Baca artikel detikjatim, “Murka Pigai Sebut SPPG Pemicu Keracunan Massal di Surabaya Amburadul” selengkapnya https://www.detik.com/jatim/berita/d-8488485/murka-pigai-sebut-sppg-pemicu-keracunan-massal-di-surabaya-amburadul.
Menteri HAM Natalius Pigai saat di RS Ibu dan Anak IBI Surabaya/Foto: Esti Widiyana/detikJatim
Surabaya – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
Natalius Pigai melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya. Usai menjenguk siswa korban keracunan massal, Pigai menyebut pengelolaan dapur MBG dilakukan secara amburadul, amatir, hingga tidak profesional.
Sorotan itu muncul setelah ratusan siswa, guru, hingga wali murid di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya mengalami keracunan usai menyantap menu MBG dari SPPG setempat. Pigai bahkan meminta dapur penyedia MBG tersebut dihentikan dan diganti dengan pengelola baru yang lebih profesional.
Pigai menyampaikan kritik itu saat menjenguk tujuh siswa korban keracunan yang masih dirawat di RS Ibu dan Anak IBI Surabaya, Rabu (13/5/2026).
“Tujuan yang baik ini ternyata ada satu dua dapur SPPG yang pengelolaannya kurang profesional. Saya temukan di Surabaya. Kesalahannya memang sudah dipastikan dapur SPPG yang salah,” kata Pigai kepada wartawan di RS IBI, Rabu (13/5/2026).
Menurut Pigai, salah satu persoalan utama terletak pada kapasitas layanan dapur SPPG yang terlalu besar. Ia menyoroti satu dapur yang harus menyuplai makanan ke 13 sekolah sekaligus, mulai tingkat TK hingga SMP.
“1 SPPG meng-handle 13 sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP. Saya pikir satu dapur mengelola 13 sekolah itu terlalu banyak, ya,” ujarnya.
Pigai menilai, kondisi tersebut tidak wajar, apalagi terjadi di Surabaya yang memiliki jumlah penduduk dan siswa sangat padat. Ia menyebut, idealnya satu SPPG hanya menangani beberapa sekolah saja.
“Lima sekolah atau tiga sekolah. Ini 13 sekolah 1 SPPG. Kota Surabaya loh. Ya maaf ya, Kota Surabaya. Itu Kota Surabaya itu mungkin satu sekolah saja sudah ribuan anak. Karena kan ini penduduk terpadat di Indonesia ya. Saya pikir itu tidak wajar. Oleh karena itulah memang harus ditinjau ulang,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan serupa tidak hanya ditemukan di Surabaya, melainkan juga di sejumlah daerah lain.
“Jangan satu SPPG itu dibebani 13 sekolah. Terlalu banyak. Saya pikir kejadian seperti ini tidak satu atau dua dua kali. Sudah banyak ditemukan,” ujarnya.
Selain kapasitas yang dinilai berlebihan, Pigai menyoroti manajemen pengelolaan dapur MBG yang dianggap ceroboh dan tidak disiplin.
“Dalam manajemen pengelolaannya ya amatir tidak profesional dan tidak cermat, tidak teliti, dan tidak cekatan, dan tidak disiplin ya. Oleh karena itulah maka saya atas nama pemerintah pusat memutuskan untuk meninjau anak-anak kita,” jelasnya.
“Memang di dalam pengelolaan ini tidak semua dilakukan secara profesional. Ada beberapa dapur yang manajemennya amburadul. Kita harus akui. Ada beberapa dapur yang pengelolaannya kurang cermat, kurang teliti, kurang rapi, kurang disiplin,” tambahnya.
Pigai pun meminta agar dapur SPPG yang menjadi penyebab keracunan massal tersebut segera dihentikan operasionalnya dan diganti dengan pengelola baru.
“Untuk itu, maka dapur yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemberian MBG kepada 13 sekolah tersebut sudah wajib dan harus diganti dan dihentikan dengan yang lebih profesional, yang lebih disiplin, yang lebih cekatan lebih cermat dan lebih hati-hati,” tegasnya.
Tak hanya menyalahkan SPPG, Pigai juga mengkritik lemahnya pengawasan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD Surabaya.
Dalam forum tersebut, Pigai mengungkap total korban keracunan mencapai sekitar 210 orang. Sebanyak 128 pasien menjalani rawat jalan dan tujuh siswa masih dirawat inap.
“Ternyata SPPG sangat tidak profesional dan tidak layak, tapi dia beroperasi. Dari 13 sekolah yang dilayani, sembilan di antaranya terpapar keracunan. Artinya, ini kelalaian satu SPPG karena produksinya tersentralisasi di sana,” ujar Pigai pada Rabu (13/5/2026).
Ia mengaku menemukan fakta bahwa tidak ada instrumen pengawasan harian seperti ceklis suhu penyimpanan makanan maupun higienitas dapur.
“Saya tanya tadi, Bapak punya instrumen pengawasan di bawah tidak? Tidak ada. Bagaimana bisa tahu suhu gudang terjaga atau higienis kalau tidak ada ceklis harian? Ini kelalaian Badan Gizi Nasional Korwil,” tegasnya.
Pigai juga menilai ada “missing link” antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan program MBG. Menurutnya, pemerintah daerah menganggap program tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sehingga pengawasan lokal menjadi lemah.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pigai mengusulkan pembentukan Dinas Gizi Daerah yang berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
“Pemerintah daerah menganggap MBG bergerak di luar sistem mereka. Saya mengusulkan bentuk Dinas Gizi Daerah di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. Jika ada masalah keracunan seperti ini, ranahnya jelas ada di dinas terkait,” tambahnya.
Pigai memastikan dirinya akan melaporkan seluruh temuannya kepada Kepala BGN Pusat agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
“Pak Presiden sudah bilang, satu orang batuk saja karena makanan ini sudah bermasalah. Jangan sampai ada keracunan lagi. Ini masalah besar, bukan kecil,” pungkasnya.
Sebelumnya, keracunan massal MBG menimpa sekitar 200 siswa dari 12 sekolah di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya. Para siswa mengalami pusing, mual, dan muntah usai menyantap menu MBG yang diproduksi SPPG Tembok Dukuh.
Sebagian besar korban telah dipulangkan setelah mendapat penanganan medis, sementara beberapa lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit.
0 Comments